BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Selama Periode Lebaran 2026
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian.
Menurut Purbaya, kondisi penerimaan negara hingga saat ini masih relatif baik, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN.
"Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Purbaya menambahkan, APBN 2026 sejak awal memang dirancang dengan defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat dirasakan lebih cepat.
"Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa," katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan ekonomi global meningkat dan berpotensi memengaruhi kondisi fiskal domestik. Penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk perubahan APBN, tetap dimungkinkan jika situasi ekonomi ke depan memerlukan langkah tersebut.
Purbaya menekankan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah memantau perkembangan sektor energi, terutama produksi minyak dan gas bumi, guna menopang penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal.*
(k/dh)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN