Tanpa APBN, RI Gandeng Swasta untuk Storage Minyak Cadangan Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA — Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar dibandingkan kapasitas saat ini yang hanya mampu menampung 21–25 hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan inisiatif ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar ketahanan energi nasional semakin kuat.
"Makanya dengan kejadian storage kita yang cuma 21 hari, 25 hari, perintah Bapak Presiden Prabowo, harus kita bangun minimal storage kita tiga bulan," ujar Bahlil dalam podcast Abuleke di YouTube Kementerian ESDM, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Bahlil menegaskan pembangunan storage ini tidak membebani APBN, melainkan melibatkan investor swasta. Minyak dari fasilitas ini nantinya bisa dibeli oleh perusahaan nasional seperti Pertamina maupun perusahaan lain, dengan skema transaksi menggunakan rupiah untuk menekan penggunaan devisa.
"Enggak (pakai APBN). Investor sudah ada. Jadi kita harus mengundang swasta juga. Minyak dari storage ini bisa dibeli oleh perusahaan, tapi belinya pakai rupiah supaya devisa kita tidak keluar," kata Bahlil.
Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, proyek ini juga menjawab kekhawatiran publik terkait kapasitas cadangan minyak Indonesia yang dibandingkan dengan negara lain. Jepang, misalnya, memiliki cadangan hingga sekitar 290 hari.
Bahlil menekankan, meski proyek ini dibiayai swasta, fasilitas yang dibangun tetap menjadi cadangan negara, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menerima jatah bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau orang tua memanfaatkan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,62 juta penerima hingga 9 Maret 2026, denga
EKONOMI
MEDAN Operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran S
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI