Banggar DPR RI Desak Pemerintah Hentikan Kompensasi Listrik untuk Orang Kaya Demi Stabilitas Fiskal

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pentingnya langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya yang melibatkan konflik di Timur Tengah.

Ia mengusulkan kepada pemerintah untuk segera melakukan realokasi anggaran pada belanja yang tidak mendesak guna menghadapi tantangan tersebut.

Berbicara di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026), Said menyebutkan bahwa situasi dunia yang penuh dengan ketegangan, terutama yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, dan Iran, menuntut respons yang cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terima Rp 4,5 Miliar dari Sektor Pertambangan pada 2025, Targetkan Peningkatan PAD

Menurutnya, Indonesia harus meningkatkan sensitivitas terhadap dinamika geopolitik ini agar bisa meminimalkan dampak negatif terhadap ekonomi domestik.

"Di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia harus tetap waspada dan menjaga fiskal negara tetap sehat. Salah satu langkah penting adalah melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak mendesak," ujar Said Abdullah.

Said mengusulkan empat hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi ini.

Salah satunya adalah realokasi anggaran yang bersumber dari pos-pos yang tidak mendesak.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan belanja pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Realokasi anggaran harus dilakukan terhadap program-program yang tidak mendesak. Kami juga meminta agar penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang belum dikeluarkan dipertimbangkan, terutama untuk mendukung program prioritas," tambah Said.

Said Abdullah juga mengkritik kebijakan pemberian kompensasi listrik kepada kelompok kaya dan industri.

Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya dihentikan demi memperkuat kesehatan fiskal negara.

Ia meyakini dengan penghentian kompensasi ini, defisit APBN dapat ditekan di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga.

Pemprov Sumut Terima Rp 4,5 Miliar dari Sektor Pertambangan pada 2025, Targetkan Peningkatan PAD

Tiga Prajurit TNI Gugur dalam Serangan di Lebanon, Ini Kata Istana

Pemerintah Aceh Serahkan Laporan Keuangan 2025 ke BPK, Siap Pertahankan Opini WTP Tahun Ini

JMSI Tabagsel Kunjungi Ketua Gerindra Padangsidimpuan, Bahas Pentingnya Media dalam Mengawal Pemerintahan

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Penyesuaian Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Per 1 April

Pemprov Sumut Segera Mulai Perbaiki Dua Ruas Jalan Penghubung Toba-Labura, Tingkatkan Perekonomian dan Mobilitas