"Kami datang untuk mencari solusi, bukan alasan. Pejabatnya malah tidak ada. Ini benar rapat atau menghindar?" ujar seorang warga dengan nada geram.
Lebih jauh, muncul dugaan serius dari masyarakat.
Mereka mencurigai adanya praktik "main mata" antara oknum di instansi terkait dengan pihak produsen atau distributor minyak bersubsidi.
"Jangan-jangan ada kongkalikong. Bisa jadi ada yang main belakang, cari keuntungan dari minyak subsidi. Kalau tidak, kenapa tidak pernah ada sidak? Kerjanya cuma duduk di kantor, makan gaji buta," ucap warga dengan penuh kekecewaan.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk tidak tinggal diam.
Langkah konkret seperti inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, penindakan tegas terhadap pelanggaran HET, serta pengawasan distribusi harus segera dilakukan.
Selain itu, transparansi dari Koperindag menjadi harga mati untuk memulihkan kepercayaan publik yang kini kian terkikis.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya harga yang melambung, tetapi juga kemarahan rakyat yang bisa meledak kapan saja.*