JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat arus investasi ke Indonesia.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah persetujuan teknis (pertek) impor yang diminta untuk dievaluasi dan dihapus apabila dianggap menghambat.
"Pertek (Persetujuan Teknis) juga harus dievaluasi. Kata Bapak Presiden, jika menghambat, tidak perlu ada. Jadi harus terus ditingkatkan," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.Baca Juga:
Rosan mengatakan, arahan tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat masuknya investor asing, tetapi juga untuk menyelaraskan iklim investasi Indonesia dengan standar global, termasuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan benchmarking dengan negara-negara ASEAN serta standar regulasi internasional untuk memastikan kebijakan investasi lebih kompetitif.
"Jadi tingkatkan terus iklim investasi di Indonesia. Kita lihat benchmarking-nya dengan negara ASEAN, dengan peraturan OECD dan lainnya," ujarnya.
Selain soal regulasi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Ia meminta agar setiap kebijakan investasi tidak hanya mendorong arus modal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja.
"Pesan dari beliau, investasi yang masuk harus menciptakan lapangan pekerjaan yang tumbuh baik, benar, dan berkualitas. Jangan sampai ada regulasi yang justru menghambat," kata Rosan.
Rosan menyebut minat investor asing terhadap Indonesia masih tinggi. Tercatat komitmen investasi sekitar 30 miliar dolar AS dari Jepang dan sekitar 10 miliar dolar AS dari Korea Selatan.
Secara keseluruhan, realisasi investasi Indonesia pada periode 2014–2024 mencapai sekitar Rp9.100 triliun.
Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan, yakni 2025–2029, dengan target lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana ditetapkan Bappenas.
JAKARTA Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertam
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelatihan vokasi sebagai strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten da
NASIONAL
BATU BARA Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial yang dilaksanakan di Kan
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara menahan mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, ter
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA. secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba Tahun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemberian restorative justice (RJ) kepada ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani untuk memangkas sejumlah r
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani terkait realisasi
EKONOMI
