Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau diesel di sejumlah SPBU swasta yang menembus Rp30.890 per liter pada Mei 2026.
Bahlil menyatakan BBM jenis solar nonsubsidi tersebut memang ditetapkan mengikuti mekanisme harga pasar sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
"Untuk BBM yang sifatnya industri atau untuk orang-orang yang mampu, itu penyesuaiannya berdasarkan harga pasar," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 5 Mei 2026.Baca Juga:
Ia menegaskan pemerintah tidak mengatur harga BBM nonsubsidi di SPBU swasta, melainkan hanya memastikan BBM subsidi tetap stabil.
Menurut dia, harga Pertalite, Solar subsidi, dan LPG 3 kilogram tidak mengalami kenaikan.
"Sekali lagi saya katakan, untuk BBM subsidi tidak akan ada kenaikan," kata Bahlil.
Sebelumnya, sejumlah operator SPBU swasta seperti Vivo dan BP-AKR telah menyesuaikan harga solar nonsubsidi hingga mendekati Rp30.890 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex dan Dexlite yang berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.900 per liter.
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula harga dasar yang mempertimbangkan harga minyak mentah acuan (MOPS atau Argus), biaya distribusi, serta margin usaha.
Di sisi lain, sejumlah konsumen mengeluhkan ketersediaan stok BBM di beberapa SPBU swasta yang dinilai tidak stabil, termasuk dugaan pembatasan penjualan di sejumlah lokasi.
Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari operator terkait isu kelangkaan tersebut.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK