Pengamat Soroti Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Dinilai Tak Sepenuhnya Mencerminkan Kondisi Riil Masyarakat

JAKARTA – Pengamat politik dan ekonomi Samuel F. Silaen menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia bahkan menyebut angka tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Menurutnya, angka pertumbuhan tersebut terlihat "indah di atas kertas", namun belum tentu menggambarkan situasi ekonomi yang sebenarnya dirasakan publik.

"Angka itu seperti disulap. Seolah-olah indah, tapi jauh dari kenyataan. Ini seperti permainan angka yang mencoba meyakinkan masyarakat," ujar Samuel, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga:

• Kemlu Ungkap Posisi Terakhir Kapal Tanker Iran di Selat Lombok, Masih Jalani Hak Lintas Internasional

Ia menilai kondisi ekonomi saat ini berada pada fase yang tidak sepenuhnya stabil, bahkan berpotensi menuju tekanan yang lebih kompleks apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Samuel juga mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar ditopang oleh fondasi ekonomi yang kuat atau hanya bersifat sementara.

"Pertumbuhan 5,61 persen itu justru harus dipertanyakan. Apakah ini fondasi kuat atau hanya penundaan dari masalah yang lebih besar?" katanya.

Ia mengibaratkan kondisi ekonomi saat ini seperti "pesta di lantai atas", sementara di sisi lain terdapat tekanan yang mulai terlihat di sektor keuangan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat berada di kisaran Rp17.400 per dolar AS.

Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan indikator risiko seperti credit default swap (CDS) dan yield obligasi yang dinilai menunjukkan adanya kehati-hatian pasar terhadap Indonesia.

"Ini bukan ciri ekonomi yang sepenuhnya sehat. Ada sinyal risiko yang tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Dari perspektif ekonomi-politik, Samuel menilai angka pertumbuhan kerap dijadikan instrumen legitimasi kebijakan jangka pendek. Ia menekankan pentingnya membaca data ekonomi secara lebih menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap masyarakat bawah.

"Pemerintah bisa saja menyampaikan ekonomi tumbuh, tapi di sisi lain pelemahan rupiah dan tekanan harga tetap dirasakan masyarakat," jelasnya.

Ia juga menyoroti dampak pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya impor, inflasi, serta tekanan terhadap suku bunga.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu efek berantai jika tidak dikelola dengan baik.

"Kalau tidak ditangani, dampaknya bisa menyebar ke banyak sektor," tambahnya.

Samuel menilai Bank Indonesia dan pemerintah saat ini berada dalam posisi kebijakan yang sulit, karena harus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi fiskal, ia juga menyoroti beban subsidi yang terus meningkat dan berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk sektor penting lainnya.

"Ini bukan sekadar angka APBN, tapi menyangkut prioritas pembangunan," ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa indikator paling nyata dari kondisi ekonomi adalah daya tahan masyarakat sehari-hari.

"Dompet rakyat tidak pernah bohong. Itu indikator paling jujur," pungkasnya.*

(dh)

Kemlu Ungkap Posisi Terakhir Kapal Tanker Iran di Selat Lombok, Masih Jalani Hak Lintas Internasional

Dante Sinaga Bantah Dakwaan Jaksa di Kasus Inalum, Soroti Masa Jabatan dan Bukti MoU

Menkeu Purbaya Siapkan Penerbitan Panda Bond Bulan Depan untuk Perkuat Pembiayaan Negara

IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.092, Ikuti Bursa Asia di Tengah Turunnya Harga Minyak Dunia

Doa Purbaya Jelang Haji: Ekonomi RI Melesat, 3 Tahun Lagi Kaya Bersama

RI Sudah Deal Minyak Rusia, Kini Jajaki Pasokan LPG untuk Ketahanan Energi