Purbaya Tegaskan Tak Akan Tambah Defisit APBN untuk Biayai Kopdes, Ini Skema Pendanaannya

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program Koperasi Desa (Kopdes). Ia memastikan pembiayaan program tersebut sudah diakomodasi dalam alokasi anggaran yang ada.

Purbaya mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan dana yang belum terserap serta memanfaatkan skema pembiayaan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Enggak ada tambahan dana baru ke APBN, enggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Baca Juga:

• Purbaya Tegas: Selama Jadi Menkeu Tak Akan Ada Tax Amnesty Lagi di Indonesia

Ia menjelaskan, pembiayaan Kopdes akan dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Pemerintah juga akan memprioritaskan penggunaan dana yang sudah tersedia sebelum membuka sumber pendanaan tambahan.

Menurutnya, ruang pembiayaan dari Himbara masih cukup besar karena sebagian plafon dana yang disiapkan belum terserap maksimal.

"Pembiayaan Himbara atau cicilannya itu kan harus Rp 40 triliun, berarti belum dipakai semua kan. Mungkin dipakai dari situ," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat APBN mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026 atau setara 0,93 persen terhadap PDB. Namun, Purbaya memastikan kondisi fiskal negara masih dalam batas aman dan terukur.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal sambil memastikan program prioritas seperti Kopdes tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap APBN.*

(k/dh)

Said Abdullah Yakin APBN 2026 Tetap Aman Meski Isu Defisit dan Saldo Menipis Muncul

Tanpa Tambah Utang Baru, Indonesia Butuh 20 Tahun untuk Melunasi Utang: Warisan Pahit bagi Anak Cucu Kita

Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tembus Mendekati 6 Persen di 2026, APBN Jadi Penopang Hadapi Gejolak Global

Pengamat Soroti Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Dinilai Tak Sepenuhnya Mencerminkan Kondisi Riil Masyarakat

Pemprov Sumut Bantah Buka 9.759 Formasi CPNS 2026, Sebut Masih Tahap Verifikasi

Viral Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu per Pasang, Gus Ipul: Bukan Zamannya Otak-Atik APBN dan Kongkalikong Proyek