Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui nilai transaksi perdagangan karbon Indonesia melalui IDXCarbon masih tergolong kecil dibandingkan pasar global seperti Uni Eropa dan China.
Hingga Mei 2026, total transaksi Bursa Karbon Indonesia tercatat baru mencapai Rp93,75 miliar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan angka tersebut masih jauh di bawah nilai transaksi perdagangan karbon di Uni Eropa yang mencapai sekitar US$700 miliar atau setara Rp12.350 triliun.Baca Juga:
Sementara itu, pasar karbon China berada di kisaran US$10 miliar hingga US$40 miliar.
"Nilai total transaksi bursa karbon kita masih kecil, yakni Rp93,75 miliar. Kalau dibandingkan dengan pasar lain seperti Uni Eropa dan China tentu jauh sekali," ujar Friderica dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/5/2026).
Wanita yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan rendahnya transaksi perdagangan karbon di Indonesia dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya belum diterapkannya pajak karbon secara menyeluruh.
Selain itu, ketentuan kuota emisi serta integrasi antara pasar primer dan sekunder juga dinilai masih belum optimal.
Menurutnya, likuiditas pasar karbon sangat bergantung pada kesiapan sistem dan regulasi yang mendukung aktivitas perdagangan karbon nasional.
Untuk mendorong percepatan transaksi, OJK kini tengah mengusulkan revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
Revisi aturan itu nantinya akan memuat pembentukan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi langsung dengan IDXCarbon.
"Harapannya sistem ini bisa mempermudah dan mengakselerasi perdagangan karbon di Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan saat ini terdapat 49 proyek perdagangan karbon yang masih berada dalam antrean atau pipeline IDXCarbon.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL