Ini Lima Kesalahan Pola Pikir yang Menghambat Kehidupan Menurut Islam
JAKARTA Pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Lc., M.Ec., mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif menj
AGAMA
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran negara, termasuk penyesuaian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Nanik mengatakan, BGN menghormati kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas anggaran MBG dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun dalam APBN 2026.
Menurut dia, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas belanja negara agar lebih tepat sasaran.Baca Juga:
"BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal," kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menegaskan koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan tetap berjalan baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi tersebut, kata dia, menjadi kunci agar pelaksanaan program tetap terjaga meski terjadi penyesuaian anggaran.
"Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya.
BGN mencatat, dalam APBN 2026, total pagu anggaran lembaga tersebut sebesar Rp 268 triliun.
Dana itu difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai daerah.
Nanik menilai efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif.
Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
JAKARTA Pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Lc., M.Ec., mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif menj
AGAMA
PANGKALPINANG Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 menjad
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menen
EKONOMI
ACEH TAMIANG Pemulihan sektor pertanian di wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi terus menunjukkan perkembangan positif.
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TIMUR Polres Aceh Timur, Polda Aceh, masih menyelidiki penemuan jenazah seorang bayi perempuan yang ditemukan mengapung di aliran S
PERISTIWA
LANGKAT Ketua DPD PKN II Kabupaten Langkat Abd Rasyidin Pane, Ketua DPD PKN II Kota Binjai Mohan (KYBO), dan Ketua Satgas IPK Kota Binja
NASIONAL
JAKARTA Polemik penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 19
EKONOMI
SUKABUMI Menembus hutan hujan tropis di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan mengarungi derasnya Sungai Cicatih hingg
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentuka
EKONOMI
JAKARTA Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke79 dimanfaatkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono untuk menegaskan kem
EKONOMI