344 Warga Keracunan Massal Program MBG, Pemkab Agam Ancam Seret Pengelola ke Jalur Hukum
PADANG Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Grati
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
"Saya nggak tahu yang... saya nggak tahu. Nanti saya cek," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026).
Purbaya menjelaskan, urusan pengadaan barang dan pengelolaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berada di bawah tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, Kementerian Keuangan hanya berperan dalam skema pembayaran cicilan modal koperasi yang berasal dari pinjaman bank BUMN melalui dukungan Dana Desa dalam APBN.Baca Juga:
"Kalau koperasi memang itu yang tanggung jawab Agrinas. Kita hanya bayar cicilannya saja, manajemen dan segala macam di sana," ujarnya.
Isu pengadaan kipas angin tersebut sebelumnya menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun.
Menurut Mufti, harga kipas angin yang beredar di pasaran jauh lebih rendah dibandingkan nilai anggaran yang ramai diperbincangkan. Ia menilai, jika pengadaan dilakukan dalam jumlah besar, harga satuan seharusnya bisa lebih efisien.
Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti spesifikasi kipas angin yang dimaksud dalam isu tersebut.
Ferry menambahkan, Kementerian Koperasi telah menyiapkan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang memuat informasi mengenai distribusi barang serta penyaluran berbagai bentuk subsidi kepada koperasi desa di seluruh Indonesia.
Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar seluruh proses pengelolaan dan distribusi bantuan dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.* (d/dh)
PADANG Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Grati
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (10/9/2026). Berdasarkan data Bloomb
EKONOMI
SIBOLANGIT Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di jalur MedanBerastagi, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Su
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Lay
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polrestabes Medan menetapkan satu tersangka dalam kasus ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Medan. Polisi juga telah mene
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial DSK dalam penyidikan kasus dugaan
NASIONAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan memperluas pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga radius
PERISTIWA
JAKARTA Tim hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Presiden ke7 RI Joko Wido
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pe
POLITIK
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto meminta hakim mengedepankan hati nurani dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian yan
NASIONAL