JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencapai Rp16 juta per bulan. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan belum disetujui pemerintah.
"Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP (Upah Minimum Provinsi) lebih sedikit saja masih ketinggian. Tapi saya enggak tahu angka yang terakhir berapa. Tapi enggak sampai segitu lah. Jadi kita belum lihat angkanya," ujar Purbaya dalam konferensi pers soal perkembangan perekonomian Indonesia, Rabu (5/8/2026).
Purbaya menegaskan besaran gaji pengelola Kopdes masih dalam tahap pembahasan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini belum menerima angka final yang akan diterapkan dalam skema penggajian tersebut.Baca Juga:
"Tapi enggak sampai segitu, pasti. Kalau segitu (gaji manajer Kopdes sampai Rp16 juta), kita enggak setujui saja, selesai," tegas dia.
Ia menjelaskan, besaran gaji manajer Kopdes untuk sementara akan disesuaikan dengan UMP masing-masing daerah. Meski begitu, nominal pastinya masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan resmi dari pemerintah.
"Akan disesuaikan dengan UMP, sementara itu. Tapi saya belum lihat angkanya. Kita tunggu nanti seperti apa," kata dia.
Sebelumnya, beredar informasi mengenai besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut mencapai Rp16,25 juta per bulan. Angka itu terdiri dari gaji pokok Rp8 juta, tunjangan jabatan Rp2 juta, insentif kinerja Rp1,5 juta, tunjangan komunikasi Rp500 ribu, uang makan Rp1 juta, serta tunjangan kesehatan Rp750 ribu.
Namun, Kemenkeu menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah dan skema pengupahan masih dalam proses finalisasi.* (mt/dh)
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
