JAKARTA — Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejahatan.
Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
Analisis Kebijakan Madya Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS), Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Si., Ph.D., mengatakan ICJS tidak seharusnya hanya digunakan untuk menangani perkara setelah tindak pidana terjadi.Baca Juga:
Sistem tersebut, menurut dia, juga perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan melalui integrasi informasi dan data antarlembaga.
Pandangan itu disampaikan Indira dalam wawancara dengan awak media pada Selasa, 18 Agustus 2026.
"ICJS tidak hanya berbicara mengenai bagaimana perkara diproses setelah kejahatan terjadi. Sistem ini juga harus mampu memperkuat aspek pencegahan melalui integrasi informasi dan data antarlembaga," ujar Indira.
Indira mengatakan sistem peradilan pidana terpadu idealnya tidak berhenti pada penyatuan tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan.
Menurut dia, fungsi pencegahan yang selama ini tersebar di berbagai lembaga negara juga perlu dihubungkan secara terukur.
Data transaksi keuangan, pergerakan orang, dan lalu lintas barang, kata Indira, dapat menjadi sumber informasi penting untuk mengenali indikasi maupun pola tindak pidana.
"PPATK memiliki informasi dan analisis mengenai transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana. Sistem keimigrasian memiliki data pergerakan orang, sementara kepabeanan memiliki informasi mengenai lalu lintas barang. Jika seluruh informasi tersebut dapat dihubungkan secara sah, terukur dan sesuai kewenangan, kemampuan negara dalam mendeteksi pola kejahatan akan jauh lebih kuat," jelasnya.
Meski demikian, Indira mengingatkan integrasi data tidak berarti menghapus kewenangan setiap lembaga.
Masing-masing institusi tetap harus memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dalam sebuah ekosistem penegakan hukum yang saling terhubung.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
