Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Setiap akses terhadap informasi sensitif harus dapat ditelusuri dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.
Indira menegaskan ICJS tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek digitalisasi.
Teknologi, kata dia, memang penting, tetapi hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Esensi ICJS terletak pada integrasi proses, pertukaran informasi, koordinasi antarlembaga, serta akuntabilitas dalam penegakan hukum.
"Kalau masing-masing lembaga hanya memindahkan sistem manual menjadi digital tetapi tetap bekerja sendiri-sendiri, maka kita belum benar-benar membangun Integrated Criminal Justice System," katanya.
Menurut Indira, sistem yang dibangun harus mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan akurasi data, dan membantu aparat penegak hukum mendapatkan informasi yang relevan ketika dibutuhkan.
Dengan begitu, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.
Di tengah perkembangan teknologi pemerintahan digital, Indira melihat Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan ICJS menjadi sistem pencegahan kejahatan berbasis data.
Data kriminalitas, pola transaksi keuangan mencurigakan, pergerakan orang, lalu lintas barang, serta indikator lainnya dapat dianalisis untuk mengenali kecenderungan dan risiko terjadinya kejahatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi dan data harus tetap berada dalam koridor hukum.
"Tujuan akhirnya bukan menciptakan negara yang mengawasi setiap warga negara, tetapi negara yang mampu mencegah kejahatan dengan tetap menghormati hukum dan hak masyarakat," kata Indira.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
