Menurut Indira, salah satu tantangan dalam penerapan ICJS adalah masih adanya fragmentasi kelembagaan.
Setiap institusi memiliki sistem, prosedur, basis data, infrastruktur teknologi, dan mekanisme kerja yang berbeda.
Perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan ketika suatu informasi dibutuhkan dengan cepat oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara.
"Masalahnya bukan sekadar apakah teknologi tersedia atau tidak. Persoalannya adalah apakah sistem yang dimiliki setiap lembaga dapat saling berkomunikasi dan apakah ada kerangka hukum yang memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab," kata Indira.
Karena itu, pembangunan ICJS tidak cukup hanya dengan membuat satu aplikasi atau pusat data.
Menurut Indira, hal yang lebih penting adalah membangun interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling berkomunikasi, bertukar, dan memanfaatkan data berdasarkan standar serta mekanisme yang disepakati.
"Kalau sistemnya berbeda-beda tetapi tidak dapat berkomunikasi, maka kita hanya memiliki banyak sistem digital yang berdiri sendiri. Itu belum bisa disebut sebagai integrasi," ujarnya.
Indira juga menilai aspek regulasi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan pidana terpadu.
Pertukaran data antarinstansi harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Aturan tersebut diperlukan untuk menentukan batas kewenangan, keamanan informasi, perlindungan data, tujuan penggunaan data, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
"Integrasi sistem tanpa kepastian mengenai siapa yang boleh mengakses data, untuk kepentingan apa, dalam kondisi apa dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya justru dapat menimbulkan risiko," tegasnya.
Karena itu, reformasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi, kata Indira, harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
