JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan kuasa hukum Ammar Zoni dalam sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
Sidang digelar secara hybrid, Ammar Zoni tampak hadir melalui virtual dari Lapas Nusakambangan, bersama lima terdakwa lainnya.
Ammar mengenakan peci putih, mengikuti jalannya persidangan dengan serius.Baca Juga:
JPU menegaskan bahwa dakwaan terhadap Ammar Zoni telah disusun sesuai ketentuan hukum acara pidana, sehingga sah untuk menjadi dasar pemeriksaan pokok perkara.
"Menyatakan surat dakwaan nomor reg perkara PDM-270/M.1.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025 atas nama terdakwa Muhamad Ammar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini," kata jaksa di hadapan majelis hakim.
Selain itu, jaksa meminta agar majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan pihak kuasa hukum Ammar Zoni.
"Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terhadap terdakwa Muhamad Ammar Akbar," tegas jaksa.
JPU menambahkan bahwa seluruh penilaian kini diserahkan kepada majelis hakim, dengan harapan putusan yang diambil dapat adil dan tepat.
Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 27 November 2025 dengan agenda pembacaan putusan sela.
Apabila majelis hakim mengabulkan eksepsi Ammar Zoni, putusan sela secara otomatis menjadi putusan akhir.
Kasus ini masih menjadi sorotan publik mengingat Ammar Zoni merupakan publik figur dengan sejumlah aktivitas profesional dan sosial yang dikenal luas.*
(tb/ad)
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
