BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Polda Metro Jaya terus mengupayakan kelengkapan berkas perkara tersangka Firli Bahuri dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polisi menargetkan untuk melimpahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam waktu dekat, dengan harapan agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan untuk memberikan klarifikasi terkait perkara Firli. Di antara saksi yang diperiksa adalah SYL, Kasdi Subagyon mantan Sekjen Kementan, dan Muhammad Hatta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan. Ade menyatakan bahwa pemeriksaan semua saksi telah selesai dilakukan, sehingga berkas perkara Firli diharapkan dapat segera dilimpahkan kembali.
Pada Jumat, 2 Februari 2024, berkas perkara tersangka Firli Bahuri sebelumnya telah dikembalikan oleh JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya. Hal ini dikarenakan hasil penyidikan yang dinilai masih belum lengkap sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 138 (1) KUHAP. Tim penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan perlu disempurnakan lebih lanjut sebelum kasus ini dapat diajukan ke pengadilan.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pada Kamis, 23 November 2034, namun hingga saat ini Firli belum ditahan. Meski demikian, Polda Metro Jaya telah mengambil langkah untuk mencegah Firli meninggalkan negara. Firli dijerat dengan Pasal-pasal terkait korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Proses hukum ini menjadi sorotan publik mengingat posisi penting yang pernah diemban oleh Firli Bahuri, yaitu sebagai eks pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah. Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan semakin meningkat, dan pihak berwenang diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan tepat.
(FZ/011)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN