JAKARTA -LBH Jakarta telah menerima 426 aduan dari warga yang mengaku menjadi korban kasus Pertamax oplosan.
Aduan tersebut diterima secara daring sejak Rabu, 26 Februari 2025.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyampaikan bahwa tingginya jumlah aduan ini menunjukkan keresahan masyarakat terhadap masalah ini.
Baca Juga:
"426 pengaduan secara daring yang masuk," ujar Fadhil Alfathan dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2025.
Baca Juga:
Menanggapi banyaknya pengaduan, LBH Jakarta membuka posko pengaduan offline di kantornya mulai Jumat yang sama untuk memfasilitasi warga yang ingin melaporkan keluhan terkait kasus ini.
Posko ini dianggap penting untuk merespons kemarahan dan keresahan yang meluas di masyarakat akibat kasus Pertamax oplosan.
Fadhil menambahkan bahwa dalam proses pengaduan, pihaknya akan meminta informasi lebih lanjut dari warga.
Di antaranya, seberapa sering warga menggunakan Pertamax, sejak kapan mereka mulai menggunakannya, dan apa saja kerugian yang mereka alami akibat kasus ini.
LBH Jakarta juga menanyakan kepada warga apakah mereka masih tertarik membeli Pertamax dengan harga subsidi ke depannya.
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan pembelian Pertalite oleh PT Pertamina Patra Niaga yang kemudian dicampur (diblending) menjadi Pertamax.
Hal ini dilakukan dengan harga yang tidak sesuai, yaitu membeli Pertalite dengan harga Pertamax.
Tindakan ini, menurut Kejagung, jelas melanggar aturan.
Menurut Kejaksaan Agung, dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk Pertamax (RON 92), namun yang dibeli adalah Pertalite (RON 90) yang kemudian dicampur di storage/depo untuk dijadikan Pertamax.
Tindakan ini dinilai tidak dibenarkan dan melanggar peraturan yang berlaku.
Enam tersangka lainnya turut ditetapkan dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, serta sejumlah pejabat dari PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Navigator Khatulistiwa.
(km/a)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
