JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah menyita total uang sebesar Rp 6.862.000.804.089 atau sekitar Rp 6,8 triliun terkait dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Duta Palma Group.
Rincian Penyitaan
Selain uang dalam pecahan rupiah, Kejagung juga menyita sejumlah mata uang asing, antara lain:
SGD 12.859.605
USD 1.873.677
AUD 13.700
2.005 Yuan Tiongkok
2.000.000 Yen Jepang
5.645.000 Won Korea
300 Ringgit Malaysia
Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi yang terjadi.
Proses Penyitaan
Uang-uang yang telah disita tersebut langsung dititipkan ke rekening penitipan di bank-bank persepsi untuk memastikan keamanan dan transparansi. Kejagung menekankan pentingnya langkah ini agar masyarakat dapat memahami upaya keras dan serius yang dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.
Tanggapan dari Pihak Duta Palma Group
Pihak Duta Palma Group menyayangkan penyitaan tersebut, mengingat uang yang disita rencananya akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ribuan karyawan. Mereka juga menilai bahwa penyitaan uang sebesar Rp 5,1 triliun sebelumnya merupakan duplikasi, karena uang tersebut sudah disita dan dirampas termasuk aset tujuh perusahaan yang dijadikan tersangka untuk diperhitungkan dengan uang pengganti Surya Darmadi senilai Rp 2,2 triliun.
Kasus Hukum Terkait
Dalam kasus ini, lima perusahaan di bawah Duta Palma Group, yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kelima perusahaan tersebut diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting selaku direktur dan dikendalikan oleh Surya Darmadi sebagai pemilik Duta Palma Group.
Tindak Lanjut
Kejagung terus melakukan penyidikan dan penyitaan aset terkait kasus ini untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal dan pelaku kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.*
(kp/j006)
JAKARTA Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku bega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal eksp
NASIONAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih mengalami pemadaman listrik hingga Sabtu, 23 Mei 2026, setelah gangguan transmisi terjadi s
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam sebesar 8,35 persen sepanjang periode perdagangan 1822 Mei 2026 dan ditutup
EKONOMI
BANDA ACEH Majelis AlQur&039an dinilai sebagai salah satu majelis paling mulia dalam Islam karena merupakan warisan langsung dari Nab
AGAMA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Marka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait kasus korban begal, Guntur Sugoro (41), yang diduga ditembak kawanan
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kota Medan untuk me
PEMERINTAHAN
