Hadiri Panen Raya di Gambus Laut, Bupati Batu Bara Dukung Pengembangan Budidaya Udang Vaname
BATU BARA Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan dan budidaya udang sebagai salah satu penggerak p
EKONOMI
Bangli, Bali – Dugaan keterlibatan aparat militer dalam praktik ilegal kembali mencuat ke permukaan. Seorang oknum Polisi Militer Daerah Militer IX/Udayana berinisial Letda M disebut-sebut menjadi pelindung alias beking dalam aktivitas judi tajen tarbas (sabung ayam) yang berlangsung secara ilegal di wilayah Banjar Penglumaran Kangin, Desa Tiga, Kecamatan Bangli, Bali.
Tak tanggung-tanggung, Letda M dikabarkan menerima atensi bulanan sebesar Rp100 juta dari pihak penyelenggara untuk mengamankan lokasi arena sabung ayam tersebut.
"Waktu itu bulan Juni saya lihat sendiri ada oknum berseragam mirip POM di lokasi tajen tarbas. Katanya tiap kegiatan terima Rp100 juta untuk mengamankan arena," ujar seorang warga kepada wartawan, Sabtu (19/7), dengan syarat anonim.
Judi Tajen Masih Ilegal, Oknum Diduga Langgar Hukum Pidana dan Militer
Kegiatan tajen tarbas secara hukum masih termasuk kategori perjudian ilegal di Indonesia. Berdasarkan Pasal 303 KUHP, penyelenggara atau pihak yang terlibat dapat diancam pidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta.
Selain melanggar hukum pidana umum, keterlibatan prajurit TNI dalam praktik seperti ini juga melanggar:
UU TNI No. 34 Tahun 2004 (Pasal 7 dan 39)
UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997 (Pasal 103 dan 126)
Perintah Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang melarang keras keterlibatan prajurit dalam aktivitas ilegal seperti judi, narkoba, dan tambang liar.
Ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Masyarakat Desak Transparansi dan Penindakan Tegas
Warga sekitar berharap Denpom IX/Udayana dan POM TNI AD segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, khususnya jika pelaku adalah aparat yang seharusnya menjaga ketertiban hukum.
"Kalau rakyat kecil berjudi langsung digerebek. Tapi kalau aparat malah jadi pelindung, itu sangat melukai rasa keadilan," kata warga lainnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Kodam IX/Udayana dan Denpom IX/Udayana belum memberikan pernyataan resmi. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak berwenang untuk mendapatkan konfirmasi dan tindak lanjut atas laporan ini.*
BATU BARA Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan dan budidaya udang sebagai salah satu penggerak p
EKONOMI
DELI SERDANG Polisi menutup sementara operasional pasar malam di Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, se
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusulkan Komisi Pemberantasan Kor
NASIONAL
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadi sorotan di DPR RI. An
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (13/7/2026). Mata uang Gar
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) y
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyika
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagun
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset menjadi agenda prioritas. Bahkan, sejumlah
NASIONAL