SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan klarifikasi terkait munculnya 12 nama terlapor dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu.
Salah satu nama yang mencuat adalah Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menegaskan bahwa laporan yang ia ajukan tidak menyasar individu secara spesifik, melainkan ditujukan atas peristiwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan padanya.
Baca Juga:
"Yang saya laporkan itu adalah peristiwa, bukan orang. Dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama," ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (25/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa kemunculan nama-nama dalam daftar terlapor merupakan hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
Baca Juga:
"Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri, dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah melaporkan secara langsung siapa pun," tegasnya.
Abraham Samad: Siap Hadir, Tapi Akan Lawan Jika Dikriminalisasi
Terkait status terlapornya, Abraham Samad menyatakan keheranannya dan mengaku belum menerima pemanggilan resmi dari aparat penegak hukum.
"Kalau untuk membuka terang, saya siap. Tapi kalau bertujuan mengkriminalisasi saya, maka saya akan lawan," kata Abraham dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025), setibanya dari Melbourne, Australia.
Abraham menduga, keterlibatannya dalam sebuah podcast membahas isu ijazah Jokowi bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Kurnia Tri Royani menjadi alasan dirinya ikut terseret dalam perkara ini.
Ia menyebut belum mengetahui pasti perkembangan kasus secara rinci karena saat itu sedang berada di luar negeri.
"Mungkin suratnya masih di pos satpam. Saya baru tiba Sabtu malam," ujar Abraham.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal