PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi pangan dengan membongkar kasus peredaran beras oplosan di Jalan Mulyorejo, Kota Pekanbaru.
Dalam operasi tersebut, aparat menyita total 9 ton beras oplosan dan mengamankan satu orang tersangka berinisial R.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyebutkan, penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen.
Baca Juga:
"Arahan Bapak Kapolri adalah agar kami bisa hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta menegakkan hukum terhadap kejahatan yang merugikan rakyat. Ini bagian dari menjaga stabilitas kamtibmas," ujar Irjen Herry saat konferensi pers di lokasi, Sabtu (26/7/2025).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau yang dipimpin Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang digunakan pelaku.
Baca Juga:
Pertama, tersangka mencampur beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Bulog dengan beras reject atau kualitas buruk.
Modus kedua adalah dengan membeli beras berkualitas rendah dari wilayah Pelalawan, lalu mengemas ulang ke dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik.
Tindakan ini dimaksudkan agar beras terlihat seperti produk unggulan dan dijual dengan harga lebih tinggi.
"Modus semacam ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang mencederai kepercayaan publik," ujar Kombes Ade.
Kapolda Riau menegaskan bahwa tindakan seperti ini merusak niat baik pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama melalui program SPHP yang bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau untuk masyarakat.
"Seluruh ekosistem pertanian didukung oleh uang rakyat, dari pupuk, BBM, irigasi, hingga subsidi. Ketika ada pelaku yang serakah memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi, mereka menciptakan 'serakahnomics', istilah yang digunakan Presiden," tegas Irjen Herry.
Polda Riau berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan distorsi pasar.*
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan