Dalam kasusnya, Hasto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas dakwaan memberi suap kepada Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.
Selain hukuman badan, Hasto juga dikenakan denda sebesar Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan.
Menanggapi vonis tersebut, Hasto menyatakan menerimanya dengan kepala tegak, seraya menyebut bahwa keputusan itu belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
Pemberian amnesti kepada tokoh politik seperti Hasto Kristiyanto membuka diskusi publik mengenai batas antara kepentingan hukum, politik, dan keadilan.
Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga integritas penegakan hukum, seraya menunggu kejelasan administratif atas kebijakan presiden tersebut.*
(kp/a008)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera membangun fasilitas penitipan anak (daycare) bagi para buruh sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Belasan pria panik dan berhamburan melarikan diri hingga nekat melompat ke Sungai Deli saat tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, ikut disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 y
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
