Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
MATARAM — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengamankan seorang terduga pelaku penjarahan yang terjadi di tengah insiden unjuk rasa yang berujung pada pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (30/8/2025).
Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko membenarkan adanya langkah pengamanan terhadap satu orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan terhadap barang-barang inventaris di dalam gedung DPRD NTB.
"Yang diamankan kemarin hanya satu orang, dan itu terkait dugaan penjarahan. Kami menerima pelimpahan dari Polda NTB, dan personel kami langsung menindaklanjutinya di lapangan," ujar Kombes Hendro saat dikonfirmasi di Mataram, Senin (1/9/2025).
Kombes Hendro menjelaskan, terduga pelaku yang diamankan diketahui berstatus pelajar.
Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik.
"Proses penanganannya masih berjalan. Kami sudah berkoordinasi dengan Polda NTB, dan saat ini sudah ditangani langsung oleh tim dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya masih mendalami keterangan dari terduga pelaku, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi penjarahan tersebut.
"Untuk keterangannya, kami masih dalami. Pemeriksaan terus berjalan sesuai prosedur," tutur Hendro.
Insiden unjuk rasa yang berlangsung pada akhir pekan lalu diketahui sempat memanas hingga menyebabkan kerusakan dan pembakaran di kawasan gedung DPRD NTB.
Sejumlah fasilitas umum dan barang inventaris gedung dilaporkan turut terdampak.
Kepolisian memastikan akan terus melakukan upaya hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan melawan hukum selama aksi berlangsung, termasuk penjarahan dan perusakan fasilitas negara.
"Penegakan hukum tetap kami kedepankan, namun tentu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan," pungkas Kapolresta.
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 p
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan ters
PEMERINTAHAN