Ketua majelis hakim Khamizaro Waruwu menanggapi pernyataan Yasir dengan mengingatkan bahwa niat baik tak selalu berarti tindakan itu benar secara hukum.
"Pak Yasir, niat baik belum tentu benar dalam pelaksanaannya. Apalagi jika digunakan oleh pihak lain sebagai tameng untuk persekongkolan. Anda harus hati-hati, Anda adalah pejabat kepolisian," ujar hakim.
Seperti diketahui, kasus korupsi pembangunan jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan ini menyeret sejumlah pejabat termasuk Topan Ginting.
Proyek dengan nilai hampir Rp100 miliar itu diduga kuat terjadi penyimpangan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.*
(tm/a008)
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per t
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026. Indeks bergerak di z
EKONOMI
JAKARTA Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar
POLITIK
MALUKU Agrapinus Rumatora atau yang dikenal dengan nama Nus Kei, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, tewas setelah menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Projo meluruskan pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla terkait klaim dirinya yang menyebut berperan besar dalam
POLITIK
JAKARTA Kedudukan perempuan dalam Islam telah dijelaskan secara tegas dalam AlQur&039an sebagai bagian dari prinsip kesetaraan manusi
AGAMA
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk tidak terburuburu menetapkan kepala desa sebagai tersangka dalam kasus pengel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada awal pekan ini, Senin, 20 April 2026. Penurunan terjadi s
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali bergerak defensif pada awal perdagangan Senin, 20 April 2026. Di pasar NonDeliverable Forward (NDF), r
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi
HUKUM DAN KRIMINAL
