JAKARTA — Relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi.
Laporan resmi perkara tersebut telah masuk ke kepolisian sejak 30 April 2025.
Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan agar aparat penegak hukum tidak membiarkan penyebaran informasi bohong yang merugikan nama baik mantan Presiden ke-7 RI tersebut.Baca Juga:
"Jangan ada pembiaran terhadap penyebaran informasi bohong," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10).
Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menyatakan relawan akan mengirim surat resmi kepada Mabes Polri dan DPR apabila dalam 14 hari ke depan belum ada kejelasan hukum.
Selain itu, aksi demonstrasi juga telah dipersiapkan sebagai bentuk tekanan agar proses hukum berjalan sesuai harapan.
"Aksi ini lahir dari niat membangun bangsa. Kami akan turun ke jalan jika proses hukum terus mandek," tegas Ade Darmawan.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 49 saksi, termasuk pelapor, terlapor, dan saksi ahli.
Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar.
Roy Suryo sendiri sempat dipanggil untuk diperiksa pada Juli 2025 dan dicecar 85 pertanyaan oleh penyidik.
Namun, ia memilih menjawab sebagian kecil pertanyaan yang dianggap relevan.
"Saya hanya jawab pertanyaan seputar identitas. Sisanya tidak saya jawab karena tidak relevan," ujar Roy setelah pemeriksaan.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
