Pemko Medan Belum Berikan THR untuk PPPK Paruh Waktu, Wali Kota Rico Waas Buka Suara
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah bagi Pegawai Pemerinta
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak swasta dari sektor biro perjalanan haji dan umrah terkait dugaan praktik jual beli kuota petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri lebih jauh praktik penjualan jatah petugas haji kepada calon jamaah, yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan ibadah haji.
"Jadi, seperti apa praktik jual beli kuota, khususnya tadi yang ditanyakan untuk petugas," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).Baca Juga:
Budi menjelaskan, penyidik menemukan indikasi adanya penjualan jatah kuota untuk petugas medis hingga pembimbing ibadah. Padahal, jatah tersebut secara resmi disediakan pemerintah guna memastikan pelayanan dan pengawasan terhadap jamaah haji khusus berjalan baik.
"Penyelenggaraan ibadah haji itu kan memang ada slot untuk petugas yang betul-betul bertugas memberikan pelayanan kepada para jamaah haji," katanya.
Namun, KPK mendapati slot tersebut justru tidak digunakan sebagaimana mestinya.
"Slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya tidak digunakan betul-betul untuk petugas," tegas Budi.
Berdasarkan temuan awal, persoalan bermula dari pembagian kuota tambahan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia sebanyak 20 ribu jamaah. Seharusnya, pembagian kuota mengikuti ketentuan: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, sejumlah pihak diduga mengubah persentase tersebut menjadi pembagian rata 50:50, sehingga membuka celah penyalahgunaan kuota.
KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat di Kemenag serta beberapa penyedia jasa perjalanan haji dan umrah. Di antara pihak yang sudah dimintai keterangan adalah pendakwah Ustaz Khalid Basalamah dan beberapa pengelola biro travel.
Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah dua kali diperiksa penyidik KPK—pertama pada 7 Agustus 2025 dan kedua pada 1 September 2025.
KPK menegaskan, pendalaman terhadap kasus ini masih berlangsung dan belum menetapkan tersangka. Lembaga antirasuah itu memastikan akan menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga diuntungkan dari praktik jual beli kuota haji tersebut.*
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah bagi Pegawai Pemerinta
PEMERINTAHAN
KUWAIT Emir Kuwait, Sheikh Meshal alAhmad alSabah, mengecam serangan Iran terhadap negaranya yang telah menewaskan 12 orang sejak 28 F
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana memberikan taklimat kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait situasi
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas dengan menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/
EKONOMI
TAPSEL Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau kesiapan ratusan rumah hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjoso
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Samsung mulai menyingkap rencana menghadirkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diberi julukan Galaxy Glasses.
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Produsen smartphone asal China, Oppo, secara resmi mengumumkan bahwa ponsel lipat terbarunya, Oppo Find N6, akan diluncurkan di
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada perdagangan Selasa (10/3/2026), bersamaan dengan pelemahan dolar AS. Berdasarkan data Bloom
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (10/3/2026) dibuka menguat signifikan. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG terca
EKONOMI