YOGYAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Pada hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025, penyidik KPK memanggil dan memeriksa enam orang saksi, termasuk lima di antaranya merupakan direktur perusahaan travel penyelenggara ibadah haji.
"Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi terkait dugaan TPK pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (21/10).Baca Juga:
Pemeriksaan berlangsung di Polresta Yogyakarta.
Berikut adalah nama-nama saksi yang dipanggil:
- Siti Aisyah – Direktur PT Saibah Mulia Mandiri
- Mochamad Iqbal – Direktur PT Wanda Fatimah Zahra
- Mifdol Abdurrahman – Direktur PT Nur Ramadhan Wisata
- Tri Winarto – Direktur PT Firdaus Mulia Abadi
- Retno Anugerah Andriyani – Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq
- Gugi Harry Wahyudi – Manajer Operasional Kantor AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia)
Kasus ini mencuat setelah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah pada musim haji 2024.
Dari jumlah tersebut, 10 ribu dialokasikan untuk haji reguler, dan 10 ribu lainnya untuk haji khusus.
Namun, alokasi tersebut diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur bahwa kuota haji khusus maksimal hanya 8 persen dari total kuota nasional.
KPK menduga telah terjadi praktik kongkalikong antara oknum Kementerian Agama dan sejumlah biro travel haji dalam proses pembagian kuota tambahan tersebut.
Berdasarkan penyelidikan sementara, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
KPK telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, kendaraan, hingga properti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Sejumlah biro travel disebut telah mengembalikan uang yang sebelumnya diminta oleh oknum Kemenag sebagai "biaya percepatan" pengurusan kuota haji tambahan.
Pengembalian itu diduga dilakukan setelah muncul tekanan politik dari DPR, melalui panitia khusus (pansus) haji 2024.
Meski kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengumumkan tersangka.
Namun, lembaga antirasuah tersebut telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yaitu:
- Yaqut Cholil Qoumas – Mantan Menteri Agama
- Ishfah Abdial Aziz – Mantan Staf Khusus Menag
- Fuad Hasan Masyhur – Pendiri Travel Haji Maktour
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.
Menurutnya, proses hukum masih berjalan sesuai prosedur dan penyidik tengah menyempurnakan alat bukti.
"Masalah lain nggak ada kok. Penyidik masih melakukan pemanggilan saksi dan melengkapi dokumen. Penetapan tersangka itu ada dokumennya, dan itu soal waktu saja," ucap Setyo, Senin (6/10), di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas praktik jual beli kuota haji yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Langkah pemeriksaan terhadap para direktur travel ini menjadi bagian penting dalam memetakan peran masing-masing pihak dalam alur dugaan korupsi kuota haji, khususnya terkait penggunaan, pengalihan, dan potensi gratifikasi dalam distribusi kuota tambahan.*
(d/a008)
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin, memprotes beredarnya informasi yang menyebut berkas perkara dugaan tudingan ijazah p
HUKUM DAN KRIMINAL
TUBAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto terka
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara tasyakuran hari ulang tahun ke84 Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin atas masih ditemukannya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh sejumlah p
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan men
EKONOMI
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Presiden perta
POLITIK
BANDA ACEH Sejumlah jurnalis dilaporkan mengalami dugaan intimidasi hingga kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstras
PERISTIWA
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya elite yang kerap meneriakkan slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun
NASIONAL
MEDAN Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pel
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti dugaan perjalanan ke luar negeri tanpa izin yang dilakukan Wali Kota Medan Rico W
PEMERINTAHAN
