BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko (SUG) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, dan gratifikasi.
Total uang yang diterima Sugiri diduga mencapai Rp 2,6 miliar.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan rincian penerimaan suap dalam tiga klaster tersebut.Baca Juga:
Pada klaster pertama, terkait pengurusan jabatan, Sugiri diduga menerima Rp 900 juta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM).
Penyerahan uang dilakukan secara bertahap: Rp 400 juta melalui ajudan pada Februari 2025, dan Rp 500 juta melalui kerabat berinisial NNK pada 7 November 2025.
Klaster kedua, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, mencapai Rp 1,4 miliar.
Uang tersebut merupakan fee 10 persen dari proyek senilai Rp 14 miliar yang diberikan pihak swasta bernama Sucipto.
Penyerahan uang dilakukan oleh Yunus Mahatma melalui ajudan berinisial SGH dan adik kandung Sugiri, ELW.
Selain itu, KPK menemukan dugaan gratifikasi yang diterima Sugiri Sancoko sebesar Rp 300 juta.
Periode gratifikasi mencakup 2023-2025 dari YUM sebesar Rp 225 juta dan Rp 75 juta dari pihak swasta berinisial EK pada Oktober 2025.
Dengan demikian, jumlah total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Sugiri mencapai Rp 2,6 miliar, terbagi atas:
Rp 900 juta dari pengurusan jabatan
Rp 1,4 miliar dari proyek RSUD Ponorogo
Rp 300 juta dari gratifikasi
Sugiri Sancoko resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 9 November 2025. KPK masih mendalami penyidikan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.*
(km/um)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN