PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero).
Senin (10/11/2025), tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa satu saksi berinisial LSS, yang saat ini menjabat Direktur Sumber Daya Manusia PT Aneka Tambang (Antam).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menyatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik sekaligus memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.Baca Juga:
"Keterangan saksi diharapkan dapat memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara," ujar Anang.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang melibatkan subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada rentang 2018–2023.
Meskipun Kejagung belum merinci besaran kerugian negara, dugaan praktik korupsi ini dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
"Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mengurai alur dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi pihak lain yang mungkin terlibat," kata Anang.
Langkah penyidikan Kejagung menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor sumber daya alam strategis.
Publik menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, mengingat Pertamina merupakan BUMN vital dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan migas tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi distribusi energi dan perekonomian nasional secara luas.
Hingga saat ini, Kejagung belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan maupun kemungkinan penambahan tersangka.
Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan independen.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL