Kapolres Padangsidimpuan Berbuka Puasa Bersama Tahanan, Ajak Introspeksi di Bulan Ramadan
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025.
Meski disebut sebagai langkah pembaruan hukum, sejumlah ketentuan dalam regulasi itu khususnya terkait kewenangan penangkapan memantik perdebatan publik.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai beberapa pasal dalam KUHAP baru berpotensi memperluas kewenangan aparat penegak hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.Baca Juga:
Lembaga itu meminta pemerintah memastikan adanya kontrol yang ketat agar tidak menggerus perlindungan hak asasi warga.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru tetap disertai mekanisme pengawasan.
Menurutnya, DPR tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas kepada penegak hukum.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut revisi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman, termasuk dinamika kejahatan yang semakin kompleks.
"Proses pembahasan RKUHAP sudah hampir dua tahun dan melibatkan partisipasi yang bermakna. Pembaruan ini berpihak pada hukum yang mengikuti zaman," ujar Puan usai rapat paripurna.
Pengesahan KUHAP baru ini menjadi salah satu agenda reformasi hukum paling besar dalam satu dekade terakhir.
Namun perdebatan mengenai implementasinya kemungkinan akan berlangsung panjang, terutama terkait kepastian perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum.*
(km/um)
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam misi International Stabiliz
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu&039ti menegaskan akan mengaktifkan kembali kegiatan menulis tangan di sekolah s
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan keagamaan, Kapolda Aceh Irjen Pol
NASIONAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fenomena hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah kini dinilai bukan sekadar persepsi publik, melainkan gejala nyata dalam praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di ke
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat komitmen menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Ra
HUKUM DAN KRIMINAL