Pembangunan Sekolah Rakyat Serdang Bedagai Dipercepat, Ditargetkan Siap untuk Tahun Ajaran Baru
SERDANG BEDAGAI Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, terus dipercepat guna mendukung pemerataan
PENDIDIKAN
LABUHANBATU UTARA – Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Labuhanbatu Utara resmi melaporkan Komisi B DPRD Labura ke Badan Kehormatan Dewan (BKD), Rabu, 19 November 2025.
Laporan tersebut dilayangkan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) bernomor 485.1/05/PWDPI_LABURA/XI/2025, yang diterima oleh bagian Tata Usaha dan Arsip Sekretariat DPRD Labura.
Ketua PWDPI Labura, M. Idris, menyebut pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap Kimhock Ambarita, warga yang merasa laporannya tidak ditangani serius oleh Komisi B DPRD selama lebih dari enam bulan.Baca Juga:
"Kami menilai Komisi B tidak bekerja maksimal sesuai tupoksinya. Saudara Kimhock Ambarita sangat dirugikan karena laporan yang ia ajukan sejak Mei tidak pernah dituntaskan," kata Idris dalam konferensi pers di depan kantor DPRD Labura.
Idris memaparkan sejumlah alasan terkait pelaporan Komisi B ke BKD:
- Pengaduan Kimhock Ambarita disampaikan pada 19 Mei 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
- Pada 13 Juni 2025, anggota Komisi B turun langsung meninjau objek yang dilaporkan.
- PWDPI dan Kimhock berulang kali mendatangi kantor Komisi B untuk meminta kejelasan putusan. Ketua Komisi B, Indra Sakti Dasopang, disebut berjanji menyampaikan putusan pada September 2025.
- Hingga 19 November 2025, tidak ada putusan, tindak lanjut, ataupun undangan resmi dari Komisi B kepada pelapor, baik melalui surat maupun komunikasi pribadi.
"Ini bentuk buruknya kinerja Komisi B DPRD dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Enam bulan lebih tidak ada kejelasan, ini tidak bisa dibiarkan," ujar Idris.
PWDPI mendesak BKD dan pimpinan DPRD untuk memproses laporan tersebut sesuai aturan. Idris juga mengkritik keras lemahnya fungsi pengawasan Komisi B.
"Kalau rakyat mengadu saja tidak ditangani serius, bagaimana mereka mengawasi perusahaan atau instansi yang punya persoalan jauh lebih besar? Bisa-bisa mereka hanya terima gaji tanpa bekerja," tegas Idris.
Ia berharap laporan ini menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja legislatif, terutama menyangkut pelayanan terhadap pengaduan masyarakat.*
(ad)
SERDANG BEDAGAI Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, terus dipercepat guna mendukung pemerataan
PENDIDIKAN
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) tercatat melemah terhadap rupiah pada perdagangan pagi ini. Mata uang Paman Sam tersebut
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti untuk segera membentuk t
PENDIDIKAN
MEDAN Empat terdakwa kasus pencurian besi di Stadion Teladan Medan divonis hukuman penjara masingmasing selama 2 tahun 10 bulan oleh Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan menghormati aksi unjuk rasa terkait isu Reformas
NASIONAL
MEDAN Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa menghadiri kegiatan pengukuhan Pengurus Provinsi (Pengprov), Pengurus Cabang (P
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang kembali memanas setelah Selat H
EKONOMI
JAKARTA PT Pindad (Persero) memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan kendaraan dinas kepres
NASIONAL
DELI SERDANG Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menilai kekalahan dari Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026 menjadi pe
OLAHRAGA
SINGKIL H. Sadri Lingga resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Singkil.
POLITIK