Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.
Pemeriksaan kali ini difokuskan pada skema dugaan pemerasan serta alur gratifikasi yang melibatkan peningkatan anggaran proyek.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami mekanisme pemerasan yang berhubungan dengan pergeseran dan penambahan anggaran pada proyek-proyek PUPR.Baca Juga:
"Dugaan pemerasan ini merupakan efek dari penambahan atau pergeseran anggaran di Dinas PUPR. Saksi-saksi di Riau juga diperiksa untuk menelusuri proses penganggaran di Pemprov Riau," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jumat, 21 November 2025.
Selain menelisik dugaan pemerasan, penyidik turut mendalami perusakan segel KPK atau KPK Line yang dipasang di rumah dinas Gubernur Riau pasca-operasi tangkap tangan.
KPK menegaskan tengah mencari identitas eksekutor hingga pihak yang memberi perintah.
"Itu juga didalami. Penyidik menelusuri siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, dan apa motif di balik perusakan segel tersebut," ujar Budi.
Sebelumnya, tiga pramusaji di rumah dinas—Alpin, Muhammad Syahrul Amin, dan Mega Lestari—diduga merusak segel KPK. Ketiganya telah diperiksa di kantor perwakilan BPKP Riau.
KPK mengingatkan agar semua pihak kooperatif dan tidak menghambat penyidikan.
Kasus yang menjerat Abdul Wahid terkait dugaan permintaan fee dari UPT di bawah Dinas PUPR Riau.
Fee tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran proyek jalan dan jembatan tahun 2025, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.
KPK menduga Abdul Wahid meminta setoran sekitar Rp 7 miliar yang disebut sebagai "jatah preman".
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL