JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 sebagai saksi untuk kasus pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015.
"Ini berasal dari pengembangan dari perkara Pertamina yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ada beberapa saksi dari kasus Petral yang diperiksa," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (25/11).
Pemeriksaan dilakukan karena adanya keterkaitan jabatan dan pengetahuan para tersangka dengan kasus Petral.Baca Juga:
Namun, Anang tidak merinci siapa saja yang diperiksa.
Seiring dengan isu pelimpahan kasus Petral ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anang menegaskan bahwa keputusan resmi belum dikeluarkan.
"Pembicaraan secara informal sudah ada, tapi sampai saat ini belum ada secara resmi terkait penanganan perkara Petral ini," kata Anang.
Kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah ini merupakan perkara baru yang mulai disidik oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Oktober 2025.
Kejagung juga belum mengungkap perkiraan kerugian negara terkait kasus tersebut.
Sejauh ini, detail modus dan nilai kerugian akibat dugaan korupsi masih dirahasiakan oleh penyidik, sementara koordinasi dengan KPK akan tetap dilakukan apabila pelimpahan kasus resmi terealisasi.
Kasus ini menambah panjang daftar kasus korupsi sektor energi yang menjadi perhatian publik, terutama menyusul rekam jejak Petral yang sebelumnya telah menjadi sorotan nasional.*
(v/um)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
