TAPANULI SELATAN – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab munculnya gelondongan kayu saat bencana banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara.
Gelar perkara untuk penetapan tersangka dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, Jumat (2/1/2026).Baca Juga:
Menurutnya, penyidik telah memeriksa 18 saksi guna mendalami dugaan pembalakan liar oleh perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan.
"Updatenya terkait perkara kasus bencana di Tapanuli Selatan, persiapan gelar perkara untuk penetapan tersangka minggu depan," ujar Irhamni.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan gelondongan kayu di aliran sungai yang diduga berasal dari pembalakan liar.
Dittipidter Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan dua alat bukti yang menguatkan adanya peristiwa pidana kerusakan lingkungan hidup yang memicu banjir.
Sebagian besar kayu gelondongan diketahui berasal dari PT TBS.
Penyidik menegaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan Pasal 109 juncto Pasal 98 juncto Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Selain itu, penyelidikan di Aceh Tamiang terkait kasus gelondongan kayu masih berlangsung. Tim diperkuat 40 personel untuk mendalami dugaan pelanggaran serupa di wilayah tersebut.
"Sedang proses lidik. Tim sedang penguatan, kita dorong 40 personel untuk memperkuat di Aceh Tamiang," tambah Irhamni.
Kasus ini menjadi sorotan karena mengaitkan praktik ilegal di sektor kehutanan dengan bencana alam, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan pengelola hutan di Indonesia.*
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
