PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Partai Demokrat resmi melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait tudingan bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Laporan ini diterima polisi pada Senin, 5 Januari 2026, dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Politikus Demokrat, Andi Arief, menjelaskan laporan diajukan setelah empat akun menyebarkan konten yang dianggap fitnah.Baca Juga:
Akun yang dilaporkan antara lain YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan TikTok @sudirowibudhiusmp.
"Rencana awal laporan menggunakan UU ITE Pasal 28 jo 45, tetapi berdasarkan Putusan MK No. 155, kerusuhan di ruang publik bukan tindak pidana. Setelah koordinasi dengan tim siber Polda Metro Jaya, laporan kami menggunakan Pasal 263 ayat 1 & 2 jo 264 KUHP baru," kata Andi Arief,kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Konten yang dilaporkan menampilkan narasi bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Menurut Demokrat, tudingan ini tidak benar dan merugikan reputasi SBY.
Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menekankan, penyebaran fitnah ini dilakukan secara masif dan berulang sehingga berpotensi menyesatkan publik.
"Pak SBY sama sekali tidak terlibat. Hubungan beliau dengan Pak Jokowi berjalan baik, dan saat ini SBY fokus pada aktivitas sosial, seni, dan olahraga," ujar Umam. Partai Demokrat meminta akun-akun yang dilaporkan segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka.
Demokrat menegaskan langkah hukum diperlukan untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merusak ruang publik dan kualitas demokrasi.
Diam terhadap fitnah, menurut Umam, berisiko dianggap sebagai pembenaran dan bisa menjadi preseden buruk bagi politik di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari akun-akun yang dilaporkan.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL