JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap nilai kerugian dalam kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai Rp 2,4 triliun.
Angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan nilai kerugian tersebut berasal dari dana para pemberi pinjaman atau lender.Baca Juga:
"Sementara ini yang bisa diidentifikasi Rp 2,4 triliun dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah," kata Ade Safri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 15 Januari 2026.
Ade Safri menjelaskan PT Dana Syariah Indonesia telah beroperasi sejak 2018, meskipun izin usaha sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru diperoleh pada 2021.
Perusahaan tersebut tercatat berdiri pada 2017.
Kasus gagal bayar PT DSI kini telah naik ke tahap penyidikan.
Ade Safri menyatakan penyidik telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah dan menemukan adanya peristiwa pidana.
"Dari hasil gelar perkara, disepakati bahwa telah ditemukan peristiwa pidana sehingga status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujarnya.
Bareskrim menegaskan proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Saat ini, penyidik masih terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus gagal bayar tersebut.*
(d/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
