Kemnaker Genjot Kesiapan Lulusan Hadapi Era AI dan Green Jobs
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
MEDAN – Kasus dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada PT Ciputra Land resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Kejaksaan telah menyerahkan berkas perkara keempat tersangka, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Keempat tersangka yang dilimpahkan terdiri dari Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara; Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang; Iman Subakti, Direktur PT NDP; serta Irwan Perangin-angin, mantan Direktur PTPN II.Baca Juga:
Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, mengungkapkan bahwa berkas keempat tersangka telah terdaftar secara resmi dengan nomor register perkara masing-masing, mulai dari No. 2 hingga No. 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn.
Majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini diketuai Muhammad Kasim, dengan anggota hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dan Bernard Panjaitan.
Kasus ini bermula dari penjualan aset PTPN I yang terjadi antara 2022 hingga 2024.
Keempat tersangka diduga memberikan persetujuan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT NDP tanpa menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan untuk keperluan non-komersial.
Kejaksaan menilai tindakan tersebut merugikan negara sebesar Rp 263,4 miliar, yang kini telah disita sebagai barang bukti.
Sidang perdana di PN Medan akan menjadi momen penting dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang menjerat pejabat publik dan pengusaha.
Pengawasan publik pun menjadi kunci agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.*
(tm/ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
BEKASI Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April
PERISTIWA
BINJAI Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Badri Munir Sukoco me
PENDIDIKAN
TANGERANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya menindak tegas pegawai lembaga pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL