DPR: RUU Baru Pastikan Aset Tindak Pidana Dikembalikan ke Negara

JAKARTA – DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana yang akan mengatur perampasan harta pelaku kejahatan, baik dengan putusan pengadilan maupun tanpa putusan pidana.

Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademik dan RUU ini sudah memasuki tahap finalisasi di Badan Keahlian sesuai penugasan Komisi III DPR.

Menurut Bayu, terdapat enam fokus utama dalam penyusunan RUU tersebut: kronologi penyusunan, tahapan pembentukan, partisipasi publik, urgensi filosofis-sosiologis-yuridis, pokok pengaturan, dan materi muatan RUU.

Baca Juga:

• DPRD Binjai Pastikan Warga Bisa Berobat Gratis, Bantah Pernyataan Gubernur Sumut

"RUU ini menjadi penting agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, sekaligus memulihkan kerugian negara secara konstitusional," ujar Bayu dalam rapat dengar pendapat, Kamis (15/1/2026).

Kronologi dan Partisipasi Publik

RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas 2025-2029 pada November 2024, dan mulai disusun pada September 2025 oleh tim Badan Keahlian.

Penyusunan melibatkan sejumlah pakar hukum pidana dari universitas dan lembaga independen, termasuk Universitas Jember, Universitas Gadjah Mada, dan ICW, melalui diskusi berbasis bukti.

Urgensi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis RUU ini menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan tetap menghormati HAM.

Dari sisi sosiologis, RUU ini ditujukan menekan tindak pidana ekonomi yang masif, yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat.

Secara yuridis, RUU hadir untuk mengintegrasikan pengaturan perampasan aset yang kini tersebar di berbagai undang-undang, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUHAP, hingga Pendanaan Terorisme.

Pokok Pengaturan

RUU ini terdiri dari 8 bab dan 62 pasal, mencakup ketentuan umum, ruang lingkup, aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan, pengelolaan aset, kerja sama internasional, pendanaan, hingga ketentuan penutup.

Terdapat 16 pokok pengaturan, termasuk metode perampasan, jenis tindak pidana dan aset yang dirampas, hukum acara, pengelolaan dan pertanggungjawaban aset, hingga kerja sama internasional.

Dua Konsep Perampasan Aset

RUU mengenal dua konsep utama:
- Conviction Based Forfeiture – perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Non-Conviction Based Forfeiture – perampasan aset tanpa putusan pidana, berlaku jika terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau aset tidak dapat dirampas dalam perkara sebelumnya.

Bayu menegaskan, RUU ini bertujuan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dengan memastikan aset hasil kejahatan tidak kembali dinikmati pelaku, sekaligus memulihkan kerugian negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.*

(bb/ad)

DPRD Binjai Pastikan Warga Bisa Berobat Gratis, Bantah Pernyataan Gubernur Sumut

Polemik Netflix “Mens Rea”, Firman Wijaya Soroti Batas Kritik dan Martabat

Mahfud MD: Rekrutmen Polri Harus Bebas Titipan DPR, Parpol, dan Menteri

Korupsi KPR Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Eks Pimpinan Bank Sumut Dituntut 5 Tahun

OJK Siapkan Gugatan Perdata ke Dana Syariah Indonesia, Lindungi Dana Lender

Kasus Laras Faizati Jadi Pelajaran, Hukum Indonesia Kini Lebih Bijak dan Adil