Ini Daftar 10 Calon Pimpinan OJK Pilihan Prabowo, DPR Gelar Fit and Proper Test Besok
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan 10 calon anggota dewan komisio
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Dalam persidangan, Nadiem menyoroti integritasnya sebagai menteri, menanyakan kepada saksi, mantan Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUDasmen) Hamid Muhammad, mengenai penilaian integritas para menteri yang pernah dijalani.
"Saya ingin tahu, Pak Hamid, siapa menteri dengan integritas tertinggi?" tanya Nadiem.Baca Juga:
Hamid menjawab, "Saya tidak bisa menjawab itu, Pak," sebelum menambahkan bahwa ia tidak pernah mencurigai integritas Nadiem selama menjabat sebagai menteri.
Nadiem menegaskan klaimnya sebagai salah satu menteri terbaik dalam sejarah Indonesia.
"Alhamdulillah, saksi juga menyebut saya menjadi salah satu menteri terbaik," ujarnya kepada wartawan usai sidang.
Sidang juga menyoroti dugaan Nadiem memilih sosok yang bukan ahli pendidikan untuk posisi Dirjen.
Mantan Dirjen PAUDasmen Jumeri menyebut, dirinya diminta bergabung ke grup WhatsApp Direktorat PAUDasmen sebelum resmi menjabat Dirjen, membahas pengadaan Chromebook.
"Betul, tetapi saya belum menanggapi karena belum paham sepenuhnya," ujar Jumeri.
Pengacara Nadiem, Ari Yusuf, menuding ada gratifikasi yang diterima oleh para saksi, yang berpotensi memengaruhi keterangan mereka di persidangan.
Ari menekankan, "Indikasi kuat keterangan saksi tidak memiliki integritas. Mereka pasti takut memberikan keterangan sebenar-benarnya karena sudah menerima sesuatu."
Pihak Nadiem berencana menyurati KPK untuk menindaklanjuti dugaan gratifikasi saksi yang muncul dalam persidangan.
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan 10 calon anggota dewan komisio
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhi
EKONOMI
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemkab Rejang Lebong, B
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan lima tersangka terkait dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) d
PENDIDIKAN