Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Dugaan pungutan liar (pungli) menyeruak dari pengelolaan wahana berkuda dan skuter di Taman Cadika, Kota Medan.
Dugaan itu bahkan menyeret Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Medan, Tengku Chairuniza, meski yang bersangkutan membantah keras.
Informasi mencuat setelah Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Taman Cadika.Baca Juga:
Sidak ini menyoroti legalitas dan kontribusi sejumlah wahana yang beroperasi di ruang publik andalan Kota Medan.
Dari sidak tersebut, disebutkan adanya setoran rutin senilai sekitar Rp2,1 juta per bulan dari pengelola wahana kepada Dispora Medan.
Menanggapi isu ini, Tengku Chairuniza menegaskan dana tersebut bukan retribusi.
Ia menyebut uang itu merupakan sumbangan pengelola untuk fasilitas masjid di kawasan Taman Cadika.
"Sampai saat ini belum ada perda untuk wahana berkuda dan skuter. Tidak mungkin kami melakukan pengutipan jika dasar aturannya belum ada. Uang itu untuk fasilitas masjid, bukan untuk pribadi," ujarnya, Senin (19/1/2026).
Chairuniza menambahkan, dana senilai Rp2,1 juta itu ditransfer melalui stafnya sebanyak empat kali dan masih disimpan, untuk pembelian fasilitas seperti jam digital penunjuk waktu salat.
"Kalau ada yang bilang untuk Kadispora, itu salah. Ini murni infak untuk masjid," jelasnya.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pemerintahannya tidak akan menolerir praktik yang menyalahi aturan, apalagi terkait pengelolaan aset dan penerimaan daerah.
"Saya baru mendengar informasinya dan saat ini sedang melakukan investigasi untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Apabila terbukti melanggar ketentuan, tentu harus ada pertanggungjawaban," ujar Rico usai rapat paripurna di Gedung DPRD Medan.
Inspektur Pemko Medan, Erfin Fachrur Razi, menyatakan pihaknya akan memberi perhatian serius terhadap dugaan pungli ini.
Ia menegaskan akan menelusuri dasar regulasi, baik perda maupun perwal, terkait pengelolaan wahana dan aset di Taman Cadika.
"Kami akan cek regulasinya dan memanggil pihak terkait jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran," kata Erfin.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola aset daerah sekaligus potensi pungutan ilegal di ruang publik.*
(tm/ad)
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 11.512 kegiatan pemulihan yang akan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumater
EKONOMI