Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
SIDOARJO – Bareskrim Mabes Polri menerima laporan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi properti senilai Rp 28 miliar.
Dalam laporan tersebut, nama Bupati Sidoarjo, Subandi, muncul sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat.
Kuasa hukum pelapor, Dimas Yemahura Alfauruq, menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana ini terjadi selama periode Juli–November 2024.Baca Juga:
Pihak pelapor, yang terdiri dari PT Pelayaran Maritim Indonesia dan PT Gading Cakraloka, mengklaim telah mentransfer modal secara bertahap hingga mencapai angka Rp 28 miliar.
"Dana itu ditransfer ke rekening PT Rafi Jaya Makmur Mandiri, yang disebut-sebut diminta langsung oleh Subandi dengan dalih investasi properti. Namun hingga kini tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana itu," ujar Dimas, Kamis (22/1/2026).
Untuk memberikan jaminan kepada korban, pihak terlapor disebut menyerahkan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mencakup lahan seluas 2,8 hektare.
Sayangnya, janji pembangunan properti tersebut tidak terealisasi karena lokasi yang dimaksud ternyata masih berupa lahan sawah.
"Nilai tanah itu bahkan tidak sebanding dengan dana Rp 28 miliar yang sudah ditransfer. Selain itu, SHM yang diserahkan belum balik nama dan masih berupa PPJB," tambah Dimas.
Kasus ini kini dalam tahap penyelidikan oleh Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti dugaan penipuan dan penggelapan investasi yang melibatkan pejabat publik.*
(d/ad)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL