JAKARTA – Polda Metro Jaya tengah menelusuri dugaan intimidasi terhadap seorang penjual es kue jadul di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang melibatkan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi.
Kasus ini sempat viral di media sosial dan memicu perhatian publik luas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) untuk menilai kemungkinan pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan kewenangan.Baca Juga:
"Peristiwa ini sedang kami dalami. Bidpropam menjemput bola untuk memastikan apakah ada pelanggaran etika atau kewenangan yang dilakukan oleh personel bersangkutan," ujar Budi, Rabu (28/1/2026).
Menurut Budi, jika terbukti ada pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun ia menegaskan, proses klarifikasi masih berlangsung dan memerlukan waktu.
"Apabila seorang anggota Polri terbukti melanggar, baik kode etik maupun pidana, tentu akan ada sanksi. Saat ini masih didalami, termasuk apakah ada unsur kesengajaan atau tindakan yang melampaui kewenangan," tambahnya.
Meski dari pemeriksaan awal tidak ditemukan unsur penganiayaan, Budi mengakui cara penanganan petugas dinilai keliru sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
"Kami mohon maaf. Tujuan awalnya adalah memberikan edukasi. Kepolisian tidak pernah bermaksud mematikan atau menghambat usaha UMKM," ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah Suderajat, pedagang es hunkue keliling, dicurigai menjual es berbahan spons.
Dugaan tersebut tersebar luas di media sosial, namun hasil laboratorium forensik memastikan produk yang dijual aman dikonsumsi.
Pasca-ramai sorotan publik, Aiptu Ikhwan Mulyadi bersama Serda Heri Purnomo telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Kedua personel berjanji akan lebih berhati-hati serta mengedepankan verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang.*
(bs/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Surya mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan pening
PEMERINTAHAN
BINJAI Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Binjai, David Pane, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Resor (Polres) Binja
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang siswa SMAN 1 Pontianak ke Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil sitaan dari koruptor akan digunakan pemerintah untuk memperbaiki sekolah dan fas
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadie
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen. Menurut dia, kebijaka
NASIONAL
