JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menerima laporan terkait dugaan penipuan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Laporan terbaru diterima pada Kamis, 5 Februari 2026, yang mewakili 146 lender.
"Dengan laporan terbaru ini, total sudah lima laporan polisi yang diterima penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri," ujar Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Jumat (6/2/2026).Baca Juga:
Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT DSI, eks-direktur dan pemegang saham TA dan MY, serta Komisaris PT DSI, RL.
Ketiganya diduga melakukan penggelapan, penipuan, pencatatan laporan palsu, dan pencucian uang terkait penyaluran pendanaan masyarakat melalui proyek fiktif menggunakan data borrower eksisting.
Modus yang digunakan, menurut Ade Safri, adalah memanfaatkan data borrower yang sudah ada tanpa konfirmasi, kemudian mengaitkannya dengan proyek fiktif.
"Itulah yang kemudian membuat para lender tertarik untuk berinvestasi," ujarnya.
Penyidik saat ini tengah melakukan optimalisasi penelusuran aset melalui metode follow the money untuk mengidentifikasi harta tersangka dan memulihkan kerugian korban.
Sebelumnya, Bareskrim telah memblokir 63 rekening terkait kasus ini.
Kasus ini mencuat sebagai bagian dari pengawasan terhadap dugaan gagal bayar platform investasi yang menimbulkan kerugian ratusan lender di Indonesia.*
(d/dh)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
