Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi munculnya tren praktik suap dengan menggunakan emas.
Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, menegaskan meski suap dikemas dalam bentuk emas, aliran uang dari transaksi tetap bisa dilacak.
"Kejahatan bisa disamarkan, tetapi aliran uangnya sulit untuk disembunyikan. Di situlah PPATK bekerja," ujar Natsir, Sabtu (7/2/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, emas pada akhirnya akan dicairkan, sehingga jejak uang tetap bisa diikuti.
"Prinsipnya, kita mengejar uang hasil kejahatan. Follow the money," tegasnya.
Fenomena ini sebelumnya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut emas termasuk barang bernilai tinggi namun mudah dibawa, sehingga kerap digunakan dalam praktik suap.
Menurutnya, tren ini sejalan dengan kenaikan harga emas yang kini sempat menembus lebih dari Rp3 juta per gram.
"Barang-barang kecil tetapi bernilai besar, seperti emas, biasa digunakan untuk memberikan suap. Kita beberapa kali menemukan barang bukti berupa emas saat operasi tangkap tangan (OTT)," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (6/2).
Selain emas, mata uang asing juga menjadi pilihan dalam praktik suap karena kemudahannya dibawa dan ditukar.
KPK dan PPATK menegaskan bahwa meski bentuk suap berbeda, prinsip pelacakan tetap sama: menelusuri aliran uang untuk mengungkap tindak pidana korupsi.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa praktik suap dalam berbagai bentuk, termasuk emas, tidak bisa lolos dari pengawasan aparat penegak hukum.*
(d/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL