Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi munculnya tren praktik suap dengan menggunakan emas.
Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, menegaskan meski suap dikemas dalam bentuk emas, aliran uang dari transaksi tetap bisa dilacak.
"Kejahatan bisa disamarkan, tetapi aliran uangnya sulit untuk disembunyikan. Di situlah PPATK bekerja," ujar Natsir, Sabtu (7/2/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, emas pada akhirnya akan dicairkan, sehingga jejak uang tetap bisa diikuti.
"Prinsipnya, kita mengejar uang hasil kejahatan. Follow the money," tegasnya.
Fenomena ini sebelumnya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut emas termasuk barang bernilai tinggi namun mudah dibawa, sehingga kerap digunakan dalam praktik suap.
Menurutnya, tren ini sejalan dengan kenaikan harga emas yang kini sempat menembus lebih dari Rp3 juta per gram.
"Barang-barang kecil tetapi bernilai besar, seperti emas, biasa digunakan untuk memberikan suap. Kita beberapa kali menemukan barang bukti berupa emas saat operasi tangkap tangan (OTT)," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (6/2).
Selain emas, mata uang asing juga menjadi pilihan dalam praktik suap karena kemudahannya dibawa dan ditukar.
KPK dan PPATK menegaskan bahwa meski bentuk suap berbeda, prinsip pelacakan tetap sama: menelusuri aliran uang untuk mengungkap tindak pidana korupsi.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa praktik suap dalam berbagai bentuk, termasuk emas, tidak bisa lolos dari pengawasan aparat penegak hukum.*
(d/dh)
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN