JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 71/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Senin, 2 Maret 2026.
Baca Juga:MK menilai frasa "tidak langsung" berpotensi menjadi pasal karet yang dapat menjerat pihak-pihak yang sebenarnya menjalankan aktivitas sah, seperti advokat melakukan advokasi non-litigasi, jurnalis investigasi, penulis, atau akademisi yang menyampaikan opini melalui media.
Menurut MK, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai merintangi penyidikan atau obstruction of justice meliputi antara lain:
- Menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi penyidik atau saksi
- Menyembunyikan pelaku tindak pidana atau membantu melarikan diri
- Penggunaan kekuatan, tekanan, atau ancaman
- Memberikan janji keuntungan untuk mempengaruhi keterangan saksi
- Melakukan rekayasa atau manipulasi agar saksi tidak memenuhi panggilan penyidik
MK menekankan penghapusan frasa "tidak langsung" untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dan menegaskan kepastian hukum bagi masyarakat yang beraktivitas dalam koridor hukum. Putusan ini juga menyinkronkan norma Pasal 21 UU Tipikor dengan pasal 25 UNCAC (Konvensi PBB Melawan Korupsi).
Dengan putusan ini, frasa yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dihapus, sehingga batasan perbuatan yang dianggap merintangi penyidikan kini lebih jelas dan tegas.*
(d/dh)
JAKARTA Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional. Pemerintah menarge
EKONOMI
PALAS Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR) menemukan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Siparau, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) mencatat tonggak penting dalam pengembangan lapangan migas lepas pantai dengan resmi mengoper
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Persiapan Pelayanan Idulfitri 1447 H
PEMERINTAHAN
SERGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya meresmikan Gedung Laboratorium Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah (Cathlab)
KESEHATAN
SERGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya, memimpin apel pagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Ka
PEMERINTAHAN
MEDAN Larangan merektut tenaga honorer yang tertuang dalam sejumlah regulasi, ternyata tidak berlaku di Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTs
TAPTENG Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Effendi, mendampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, melakukan peninj
PEMERINTAHAN
TAPUT Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
BATU BARA Personel TNI dari Kodim 0208/AS berhasil menyelesaikan perbaikan Jembatan Gantung yang menghubungkan beberapa dusun di Desa Ja
NASIONAL
