Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Persidangan terkait proyek perumahan di lahan negara yang diubah dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henri Sipahutar menghadirkan lima saksi dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), anak usaha yang mengelola pembangunan perumahan.
Kelima saksi yang hadir yaitu Julius Sitorus (Direksi DMKR perwakilan PTPN II), Irawan (GM CitraLand Sampali), Taufik Hidayat (GM CitraLand Helvetia–Tanjung Morawa sekaligus kuasa Direktur DMKR, Nanik Santoso), Lili (Finance CitraLand), dan Vivi (Marketing CitraLand Sampali).Baca Juga:
Dalam persidangan, terungkap dari total 8.077 hektare lahan yang di-inbreng PTPN II ke PT NDP, seluas 2.515 hektare masuk dalam kerja sama proyek perumahan.
Dari luas tersebut, 93 hektare yang semula berstatus HGU telah diubah menjadi HGB.
Para saksi mengakui, dari 93 hektare HGB itu, sekitar 88 hektare telah dibangun menjadi perumahan residensial, terdiri dari sekitar 1.300 unit rumah.
Namun hingga kini, status kepemilikan unit belum diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Harga tiap unit rumah bervariasi, berkisar Rp1,8 miliar hingga Rp6 miliar.
Taufik Hidayat menjelaskan, SK HGB telah dipecah dalam enam keputusan dan ditandatangani oleh pihak ATR/BPN.
Namun, proses pemecahan HGB menjadi SHM terkendala masalah hukum.
"Sekitar 90 persen unit sudah lunas dibayar konsumen, tapi status hak atas tanah masih HGB atas nama PT NDP," ungkap Irawan.
Ketua Majelis Hakim M. Kasim menegaskan, kondisi ini berpotensi menjadi "bom waktu" bagi para pembeli dan pengembang jika tidak segera ditangani.
Persidangan selanjutnya akan menghadirkan saksi dari Kementerian ATR/BPN, sementara JPU menegaskan pihaknya akan melayangkan surat panggilan kembali kepada saksi yang tidak hadir, termasuk Direktur DMKR Nanik Santoso.
Sidang ditunda hingga pekan depan untuk mendalami keterangan instansi terkait dan memverifikasi status kepemilikan tanah.*
(ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL