Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi MBG!
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pelaksanaan project streamlining perusahaan asuransi dalam ekosistem PT Danantara Asset Management (Persero) bukan sekadar keputusan bisnis.
Menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna, setiap restrukturisasi korporasi BUMN membawa dampak hukum yang luas dan harus dirancang secara matang.
Hal ini disampaikan Narendra Jatna dalam Forum Diskusi Strategis Jamdatun dan IFG Group yang digelar pada Senin (2/3/2026) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.Baca Juga:
Ia menekankan, proses konsolidasi mencakup perubahan struktur kepemilikan saham, peralihan aset dan liabilitas, hingga penataan ulang hubungan kerja.
Tanpa perlindungan hukum yang kuat, langkah ini berisiko memicu gugatan perdata, sengketa tata usaha negara, atau kerugian negara.
.jpeg)
"Prinsip kepatuhan harus menjadi instrumen utama dalam pencegahan sengketa. Legal due diligence yang menyeluruh menjadi kunci sebelum pengambilan keputusan strategis," kata Narendra Jatna.
Ia menambahkan, penggabungan dengan entitas yang tidak sehat bisa menurunkan kualitas perusahaan hasil konsolidasi.
Sekretaris Jamdatun, Ahelya Abustam, menyebut forum ini sebagai bentuk sinergi strategis antara Kejaksaan RI dan BUMN sebagai pilar ekonomi nasional.
IFG Group, sebagai holding asuransi, penjaminan, dan investasi, dianggap berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
Dalam proses ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dilibatkan sejak tahap perencanaan sebagai legal gatekeeper.
Pendekatan preventif berupa pemberian legal opinion dan legal assistance diharapkan menjaga kebijakan korporasi tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan penguatan tata kelola berbasis mitigasi risiko hukum, Narendra Jatna berharap streamlining mampu menghasilkan BUMN yang ramping, sehat, dan memiliki ketahanan hukum, sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merd
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membantah terlibat dalam kasus dugaan suap impor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam kunjung
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka mempelajari penerapan inovasi teknologi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melanjutkan sekaligus memperluas Program Tebus Ijazah pada tahun anggaran 2026. Program yang menjadi salah s
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Kecamatan Medan Amplas bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak gan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukunga
PEMERINTAHAN