Kasus Ijazah Jokowi Bergulir, Polisi Periksa 130 Saksi dan 25 Ahli, Uji Forensik Dilakukan
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
JAKARTA – Pelaksanaan project streamlining perusahaan asuransi dalam ekosistem PT Danantara Asset Management (Persero) bukan sekadar keputusan bisnis.
Menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna, setiap restrukturisasi korporasi BUMN membawa dampak hukum yang luas dan harus dirancang secara matang.
Hal ini disampaikan Narendra Jatna dalam Forum Diskusi Strategis Jamdatun dan IFG Group yang digelar pada Senin (2/3/2026) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.Baca Juga:
Ia menekankan, proses konsolidasi mencakup perubahan struktur kepemilikan saham, peralihan aset dan liabilitas, hingga penataan ulang hubungan kerja.
Tanpa perlindungan hukum yang kuat, langkah ini berisiko memicu gugatan perdata, sengketa tata usaha negara, atau kerugian negara.
.jpeg)
"Prinsip kepatuhan harus menjadi instrumen utama dalam pencegahan sengketa. Legal due diligence yang menyeluruh menjadi kunci sebelum pengambilan keputusan strategis," kata Narendra Jatna.
Ia menambahkan, penggabungan dengan entitas yang tidak sehat bisa menurunkan kualitas perusahaan hasil konsolidasi.
Sekretaris Jamdatun, Ahelya Abustam, menyebut forum ini sebagai bentuk sinergi strategis antara Kejaksaan RI dan BUMN sebagai pilar ekonomi nasional.
IFG Group, sebagai holding asuransi, penjaminan, dan investasi, dianggap berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
Dalam proses ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dilibatkan sejak tahap perencanaan sebagai legal gatekeeper.
Pendekatan preventif berupa pemberian legal opinion dan legal assistance diharapkan menjaga kebijakan korporasi tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan penguatan tata kelola berbasis mitigasi risiko hukum, Narendra Jatna berharap streamlining mampu menghasilkan BUMN yang ramping, sehat, dan memiliki ketahanan hukum, sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan pembangunan jembatan baru di Jalan Adi Sucipto, Ga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dibalas dengan laporan
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti fenomena meningkatnya kritik publik yang justru berujung pada pelaporan k
POLITIK
MEDAN Mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap menilai isu terkait Partai NasDem yang disebut bakal merger dengan pihak lain sebagai nara
POLITIK
JAKARTA Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas
NASIONAL
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang,
NASIONAL
JAKARTA Kinerja sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan lonjakan ekspor dan penurunan impor dalam beberapa waktu tera
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim resmi melantik 11 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II di
PEMERINTAHAN