JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas DPR.
Permohonan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Februari 2026.
Permohonan itu tercatat dengan nomor perkara 31/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Sidang perdana praperadilan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026.Baca Juga:
Melalui permohonan tersebut, Indra meminta majelis hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio Barten, mengatakan pemohon juga meminta agar KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.
"Pemohon meminta agar penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Rio, Jumat (6/3/2026).
Selain itu, Indra juga meminta pengadilan memerintahkan penghentian sejumlah tindakan penyidikan, termasuk larangan bepergian ke luar negeri serta pencabutan paspor. Ia juga mempersoalkan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik.
Dalam permohonannya, Indra turut meminta pemulihan nama baik serta harkat dan martabatnya apabila praperadilan dikabulkan.
Ini merupakan kali ketiga Indra mengajukan praperadilan. Sebelumnya, ia sempat dua kali mengajukan gugatan serupa namun kemudian mencabut permohonan tersebut.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas DPR. Penetapan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 7 Maret 2025.
Menurut Setyo, para tersangka belum ditahan karena penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.*
(oz/dh)
JAKARTA Eks konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief, meminta maj
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar acara pisah sambut tiga orang pejabat struktural di Aula Lapas,
NASIONAL
ACEH BESAR Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri acara Relaunching Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) sekaligus pengukuhan pengurus
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan dukungan bes
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan m
POLITIK
JAKARTA Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, membawa sebanyak 110 peserta program Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsio
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki komp
NASIONAL
