Keputusan Pemerintah Cabut Izin 28 Perusahaan Dinilai Keliru, Jamal Sinaga: Harusnya Hentikan Sementara

"PT TPL bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi juga merupakan pendorong perekonomian daerah, khususnya di Tanah Batak. Jika perusahaan ini terus diberi ruang untuk beroperasi sesuai aturan, maka kesejahteraan masyarakat sekitar bisa terjamin," kata Jamal.

Jamal Sinaga juga mengungkapkan optimisme bahwa pemerintah akan membuka ruang untuk keberatan terhadap keputusan pencabutan izin ini.

"Pemerintah seharusnya meninjau kembali keputusan ini, dan saya yakin PT TPL akan diperbolehkan beroperasi lagi setelah melakukan penataan operasional yang lebih ramah lingkungan dan transparan," tambahnya.

Jamal percaya bahwa dengan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam aspek ramah lingkungan maupun hubungan dengan masyarakat lokal, potensi terjadinya konflik sosial yang sering muncul selama ini bisa diminimalisir.

Kritik Jamal ini juga menyoroti pentingnya proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama yang menyangkut sektor kehutanan dan perkebunan.

"Pemerintah harus mengedepankan dialog dan konsultasi yang melibatkan semua pihak terkait, baik itu pengusaha, masyarakat, maupun pemerintah daerah," tutup Jamal.*

(ad)

Pencabutan Izin Perusahaan di Sumut Picu Ancaman PHK Besar-Besaran, Pemprov Khawatirkan Lonjakan Pengangguran

Sawit: Sumber Energi Nasional yang Kini Jadi 'Tameng' di Tengah Krisis Energi Global

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Eks Kadisdik Langkat, Tetap Dijatuhi Hukuman 2,5 Tahun Penjara

Fandi Ramadhan Lolos Hukuman Mati, Mengapa Komisi III DPR Tetap Panggil Penyidik dan JPU?

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Ketiga Indra Iskandar, Siap Adu Bukti di Meja Hijau

Presiden Prancis Dukung Indonesia Batasi Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun